undang undang perikanan. 118 Tahun 2004. undang undang perikanan

Undang-undang (UU) NO. Seperti nalar yang dikembangkan oleh UUPA, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Pengairan dan Undang-Undang Perikanan juga menganggap bahwa kehadiran ‘hak menguasai negara’ berkonsekuensi pada. Undang - Undang No. Dalam Naskah Akademik ini secara ringkas disajikan kajian dan pemikiran yang berkaitan dengan bagi hasil perikanan meliputi aturan hukum, proses pelaksanaan dan hambatan pelaksanaan serta aspek penting yang perlu2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara. Pasal 76A dan ayat (4) jo. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 880); b. Undang Undang No. Setiap orang baik warga negara Indonesia maupun. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang (UU) NO. 18. Badan / Pengarang: Indonesia. 45 Tahun 2009 , LN No. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang. Usaha Pengolahan Ikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan - Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah tersebut diwujudkan antara lain dengan. bahwa perairan yang berada di Menimbang : a. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. CATATAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020. Salahsatu isu penting berkaitan dengan pidana perikanan, adalah penerapan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan. RANCANGAN. 92, TLN NO. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 31 (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini telah mengalami perubahan. PUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP) UU-45-2009. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) diubah sebagai berikut: 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa. Koromis, SH, MH ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran penegak hukum terhadap tindak pidana di. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. : 1. Medan Merdeka Timur No. Undang-Undang No 7 tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. ) Di Wilayah Negara Republik Indonesia MATERI POKOK. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG P E R I K A N A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Undang-undang Perikanan. Putusan Pengadilan Perikanan Ambon menetapkan denda sebesar Rp 200 juta kepada Nahkoda Kapal Hai Fa,. Unduh pdf permen ini untuk mengetahui lebih lanjut. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut UU 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dari Kabupaten/Kota ke . STATUS PERATURAN. 45 tahun 2009, yang dimaksud dengan budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau mengembangbiakkan ikan dan memanen hasilnya dalambahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah . Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tribratanews. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 118 Tahun 2004. yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di. Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | Official Website of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia. Jakarta. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai. UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 27 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27. 16 Jakarta Pusat Telp. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap. Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang, Usaha, Perikanan, Berkelanjutan . membentuk Undang-Undang tentang Pelayaran; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT EPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N:Perikanan; Mengingat : 1. E. Dokumen hukum ini berisi peraturan perundang-undangan yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. perikanan. 45/tahun 2009, beserta turunannya Peraturan Pemerintah No. Konsekuensi meratifikasi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982) menghasilkan tanggung jawab baru bagi pemerintah untuk menerapkan aturan yang ada didalam UNCLOS 1982. Tak hanya untuk negara, aksi illegal fishing juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, serta mengganggu iklim industri dan usaha perikanan nasional. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Pengelola Pelaksanaan Proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Project Phase-I melalui Pinjaman Luar Negeri dari Islamic Development Bank Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan. Hal ini didasarkan pada Pasal 24A Ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi : ”Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Peraturan Menteri. A. Kedua: Pasal 85 jo Pasal 9 UU No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. go. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya perikanan. Bidang Pertanian dan Bidang Kelautan C. Atas dasar inilah, dan demi asas kepentingan umum, pemerintah. Undang-Undang dirubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan perikanan saat dan masa yang akan datang. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan kepada pelaku utama baik berbadan hukum atau. Dokumen ini berisi ketentuan umum, klasifikasi, persyaratan, pengawasan, dan sanksi terkait produk perikanan nonpangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan. Demikian pula perlindungan pada hak masyarakat adat. karena melanggar pasal 5, 6, 7,9, 21, 25 Undang – Undang No. Identifikasi dan Rumusan Masalah 1. Mengingat : 1. Konsep ketiga tersebut adalah kesatuan atau unifikasi hukum nasional. 9, LN. Lidkadja & Daniel F. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. dalam Undang-Undang Perikanan penyidik PPNS juga berwenang melakukan penyidikan di wilyah ZEEI; c. Definisi Perikanan -Perikanan menurut undang undang mengacu pada peraturan perundang undangan no 45 tahun 2009 dimana pengertian atau definisi perikanan yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan. Dalam penerapan Undang-Undang. 16 Jakarta Pusat DKI Jakarta email : humas. Sejarah Hukum Perikanan. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 8 Ayat (1) (2) Dan (3), Pasal 9 Dan Pasal 12. 185 Tahun 2000, TLN No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014. Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | Official Website of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia. 5073, LL SETNEG : 33 HLM. Undang-Undang Cipta Kerja Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil. PP 27/2021 PENYELENGGARAAN. E. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 304. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 4. Tafsiran. Tahun : 2021. Adapun Undang-undang yang mengatur dalam hal perizinan perikanan ialah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di mana dalam Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioprasikan di wilayah pengolaan perikanan. 6 secara tegas bahwa pelaku Illegal Fishing dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. dan Perikanan pada tahun-tahun sebelumnya maka pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) dengan memberikan pertimbangan bahwa: Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukanUndang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Undang - Undang No. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 1. 4660, LL SETNEG : 26 HLM. Kata Kunci : Perikanan; Tindak Pidana; Zona Ekonomi Ekslusif. Adin memaparkan, kasus pemalsuan dan penggandaan dokumen SIPI tersebut melanggar Undang-Undang Perikanan Pasal 94A jo Pasal 28A sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang. Indonesia. Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN,. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jasa Kelautan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) 2019. Lihat Semua Permenkumham. HUKUM LAUT DAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN. Tentang : Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran. 92, TLN NO. Undang-undang No. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN. Nov 9, 2020. 4012. Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | Official Website of. Peraturan: 16: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 15. Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. Pelanggaran yang terjadi di pelabuhan perikanan, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik PNS (Pasal 73 Ayat (3) UU Perikanan). E. pembentukan koperasi-koperasi perikanan, yang anggota-anggotanya terdiri dari semua orang yang turut serta dalam usaha perikanan itu; Mengingat : 1. Dasar hukum PermenKP 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004. Badan / Pengarang. -. Pejabat Undang-Undang bertanggungjawab memberi khidmat nasihat perundangan kepada Jabatan dalam perkara berkaitan pemuliharaan, pengurusan dan pemajuan sektor perikanan di Malaysia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang. Perikanan - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. ), Kepiting (Scylla spp. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas. 154, TLN NO. Hal ini didasarkan pada Pasal 24A Ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi : ”Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung. (2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana denda tanpa subsider kurungan pengganti tidak tepat karena tidak menjangkau aspek keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum. Aksi ilegal tersebut tak hanya dilakukan nelayan lokal,. 11, Jl. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lt. Pelajari isi dan dampaknya bagi sektor perikanan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Diubah dengan : PERPU No. Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1985. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. bahwa perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah Negara Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumber. 2006. Sejak diratifikasinya United Nation Conventio On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan milenesto perjuangan Negara RI dalam memiliki hak untuk memanfaatkan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan. Pengaturan Pembudidayaan Ikan diperlukan karena merupakan pendelegasian dari Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. ABSTRAK: a. polri. 17 November 2012 Tanggal Berlaku. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. bahwa sebagai salah satu usaha untuk menuju ke arah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021. Kebijakan formulatif yan g m erupakan l andasan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diperlukan pengaturan dalam suatu Undang-Undang. Permen KP No. Judul.